Hari Ke-6, Polda Papua Laksanakan Pengawasan Dana BOS di 5 Sekolah Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Papua – Kepolisian Daerah Papua melalui Tim Pokja Pencegahan Polda Papua melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada lima sekolah dasar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kompol Sarwoko, S.Sos selaku Kasubbagdumasanwas, bersama jajaran tim yang terdiri dari unsur Ditbinmas, Itwasda, dan Intelkam Polda Papua.

Adapun lima sekolah yang menjadi sasaran pengawasan yakni SD YPPK St. Mikael Merauke, SD YPPK Boscho Budhi Mulia, SD St. Fransiskus Xaverius 1, SD YPPK St. Fransiskus II, dan SD Santa Maria Fatimah Merauke.

Tim melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah tersebut untuk melakukan pengecekan administrasi, sarana prasarana, serta wawancara dengan pihak kepala sekolah dan guru terkait pelaksanaan program pendidikan serta penggunaan dana BOS.

Dalam arahannya, Kompol Sarwoko, S.Sos menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polda Papua memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan di wilayah Papua Selatan.

“Kami melaksanakan kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran di sekolah berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tim juga memberikan arahan terkait pentingnya dokumentasi keuangan dan pelaporan kegiatan sekolah secara transparan.

Hasil pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan dana BOS di lima sekolah tersebut berjalan baik dan sesuai ketentuan. Sebagian besar sekolah menggunakan sekitar 40% dana BOS untuk membayar honor guru non-ASN, sementara sisanya dialokasikan untuk kegiatan operasional dan pengadaan sarana pendidikan. Selain itu, dana komite yang diterapkan di beberapa sekolah bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan bahwa seluruh sekolah telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Rata-rata akreditasi sekolah berada pada peringkat B, dengan sejumlah prestasi di bidang akademik maupun olahraga. Namun, beberapa kepala sekolah juga menyampaikan kendala, seperti keterlambatan pencairan dana BOS dan kebutuhan renovasi bangunan sekolah yang sudah lama tidak diperbaiki.(rd)